Oleh: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta



JAKARTA - Penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) perlu mendapat perhatian serius di tengah pandemi COVID-19. Selain banyaknya pengidap TBC di Indonesia, dampak yang ditimbulkannya pun berbahaya.

Berdasarkan data yang dirilis pada 2019, WHO menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga di dunia kasus TBC terbanyak, setelah India dan Tiongkok (2,4 juta kasus dan 889 ribu kasus).

WHO mencatat kasus TBC di Indonesia mencapai 845 ribu, sekitar 24 ribu kasus resisten obat. Dari angka tersebut, hanya 69 persen atau sekitar 540 ribu kasus yang ditemukan dan diobati. Total kematian mencapai 98 ribu jiwa.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Achmad Yurianto menekankan pentingnya penanganan TBC ini semestinya bukan hanya sebagai masalah sektoral namun nasional.


"Di Indonesia bukan hanya masalah Kemenkes, tapi masalah negara," ujar Yurianto dalam Editor Meeting “Kondisi Pemberitaan Penanganan TBC di Indonesia di Masa Pandemi COVID-19” secara daring, Jumat (2/10/2020).

Berkenaan ini, Yurianto menyebut, Presiden Joko Widodo pun sempat menyinggung agar persoalan TBC ini perlu segera menjadi perhatian negara lewat kebijakan atau regulasi. Seperti, Perpres guna mempercepat penanggulangan penyakit yang mudah menular ini, layaknya COVID-19.

Sosialisasi menyoal TBC yang efektif pun perlu didorong lebih efektif. Menurutnya, para pemangku kebijakan juga perlu menggaet berbagai pemangku kebijakan untuk turut menyosialisasikan kesadaran atas TBC seperti sosialisasi pencegahan TBC sesuai bahasa lokal masyarakatnya.

"Untuk menjawab permintaan masyarakat terhadap informasi (TBC), dari kita tak memaksakan harus berbahasa Indonesia misalnya," ucapnya.

Di tengah pandemi COVID-19 ini, Direktur Eksekutif STPI, Heny Akhmad mengatakan masalah TBC semakin terpinggirkan. Bahkan, kampanyenya seolah mundur akibat atensi masyarakat yang lebih berfokus ke COVID-19.

"Karena COVID-19, (TBC) jadi mundur 4 atau 5 tahun lalu. Bukan berarti beban penanganan TBC berkurang drastis karena ribuan kasus tidak ditemukan, tapi karena semua layanan fokus ke COVID-19," tegasnya.

Senada, Pegiat di Yayasan pejuang Tangguh TB-RO (PETA) Jakarta, Binsar Manik mengatakan para pasien TBC mengalami tantangan yang semakin berat di masa pandemi ini. Bukan saja banyaknya rumah sakit yang beralih untuk menangani COVID-19, namun juga mempengaruhi psikologi pasien yang cemas untuk berobat.

"Padahal, kalau berobat (TBC) seharusnya tidak boleh ditunda. Tapi mereka lebih memilih untuk tidak keluar berobat yang dapat menyebabkan mereka ketemu pasien COVID-19," terangnya.

Sebagai pendamping pasien TBC, Binsar juga mengalami kendala tersendiri. Selain karena protokol kesehatan COVID-19, namun juga komunikasi selama pandemi.

"Mereka tidak punya alat komunikasi, mereka sulit bertemu dengan petugas karena dibatasi dengan kendala yang ada," pungkasnya.

Acara 'Editor Meeting' ini bertujuan untuk berbagi informasi tentang TBC secara umum, kondisi terkini, peran pemerintah lewat berbagai regulasi, dan peran pemangku terkait, kepada jurnalis di seluruh Indonesia.

Selain diskusi, AJI Jakarta juga mendapat masukan dari 15 editor media massa terkait dengan peliputan tentang TBC. Dari masukan para editor tersebut, memang perlu bagi media dalam memperkuat liputan TBC untuk mencegah penularan yang lebih masif.

Adapun lingkup pemberitaan yang perlu ditingkatkan terkait dengan TBC adalah kejelian redaksi media untuk menyajikan data serta menuliskan fenomena yang relevan terkait TBC. Penekanan terkait dampak serius TBC juga perlu diekplorasi oleh jurnalis.

Dalam menggali isu TBC, jurnalis pun mesti lebih kritis untuk memantau implementasi aturan serta program pemerintah, di samping terus mendorong agar narasumber tidak hanya normatif dalam menjawab persoalan TBC yang penting ini.

"Untuk mendukung upaya-upaya pemberitaan TBC yang baik dan benar, AJI Jakarta bersama STPI berkeinginan untuk mengadakan fellowship peliputan seputar TBC. Selain itu, TOR untuk panduan pemberitaan TBC pun akan kami galakkan,” kata Afwan Purwanto, Sekretaris AJI Jakarta.

Narahubung:

AJI Jakarta (0819-3500-7007)

Saksikan relainya disini!


Jakarta, 24 September – Pada tahun 2018, Indonesia menyumbang 10% dari jumlah beban tuberkulosis (TBC) dunia dengan jumlah 845.000 kasus. Hal tersebut menyebabkan Indonesia dinobatkan menjadi negara dengan beban kasus TBC tertinggi ketiga di dunia (WHO Global TB Report, 2019). Ditambah lagi dengan situasi pandemi yang sedang melanda Indonesia juga dunia. Dilansir dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah orang yang jatuh sakit akibat COVID-19 terus meningkat setiap harinya hingga saat ini. Selain berdampak pada sektor kesehatan, keadaan ini juga berdampak pada sektor perekonomian dan Pendidikan di Indonesia sehingga masalah pandemi dan kondisi TBC ini bukan hanya permasalahan sektor kesehatan saja. Untuk itu, diperlukan peran serta masyarakat, terutama organisasi masyarakat dan komunitas yang terdampak TBC sebagai penggerak dan memiliki kapasitas penjangkauan serta pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat eliminasi TBC serta memiliki keunggulan dalam pendampingan masyarakat.


Swakelola tipe III merupakan salah satu cara pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikerjakan sendiri oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah, bekerja sama organisasi kemasyarakatan (ormas). Dalam pengadaan barang/jasa, ormas memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan pemerintah maupun penyedia swasta. Keunggulannya terletak dalam pendekatan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang tidak diminati pelaku usaha.

Dokumentasi kegiatan sosialisasi

Stop TB Partnership Indonesia berkolaborasi dengan Perhimpunan Organisasi Pasien Tuberkulosis (POP TB) Indonesia berinisiatif mengadakan kegiatan bertajuk “Sosialisasi Virtual: Regulasi Swakelola Tipe III dan IV”. Sosialisasi swakelola ini juga termasuk rangkaian dari Affected Communities Empowerment to End TB (ACE-TB), sebuah program peningkatan kapasitas komunitas TBC melalui pendanaan Challenge Facility for Community Support (CFCS) dari Stop TB Partnership (Global). Kegiatan ini dilaksanakan secara daring dengan diikuti oleh perwakilan dari mitra POP TB Indonesia yang tersebar di beberapa provinsi dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Daerah di 14 provinsi. Ibu Heny Akhmad selaku Direktur Eksekutif Stop TB Partnership Indonesia meresmikan pembukaan kegiatan ini dengan sambutannya.


“Kami memiliki misi untuk memperkuat jaringan organisasi TBC dan mempekuat jejaring dengan pemerintah daerah dan nasional. Dalam konteks itu, maka penting kiranya CSO atau jejaring organisasi TBC untuk memahami pengadaan barang dan jasa dengan model swakelola tipe III. Diharapkan dengan dilaksanakannya diskusi model swakelola tipe III ini dapat menjadi akselerasi atau percepatan untuk mencapai eliminasi TBC di tahun 2030.” tutur Ibu Heny Akhmad.


Kegiatan dilanjutkan dengan paparan Ibu Ir. Zulheny. M.Dev.Plg, Kepala Subdirektorat Pengadaan Barang dan Jasa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI, yang menyampaikan penjelasan Peraturan LKPP Nomor 8 Tahun 2018 tentang Swakelola dengan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Pengaturan terkait Ormas sebagai Pelaksana Swakelola dipandang perlu dengan pertimbangan bahwa terdapat kebutuhan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan/program dengan melibatkan Ormas yang memiliki kompetensi dan jangkauan luas dalam pelaksanaan kegiatan/program Pemerintah. Kehadiran Ormas sebagai Pelaksana Swakelola Tipe III dapat mengisi kesenjangan kebutuhan barang/jasa Pemerintah yang tidak dapat disediakan oleh Pelaku Usaha atau melalui tipe swakelola lainnya (Tipe I, Tipe II, atau Tipe IV). Swakelola Tipe III ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat agar tidak hanya menjadi objek pembangunan, namun juga menjadi bagian yang terlibat dalam proses pengadaan yang menunjang pembangunan.


“Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 memberikan ruang pada CSO atau Ormas untuk terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dari pemerintah melalui model swakelola tipe III.” tegas Ibu Zulhenny.


Setelah pemaparan penjelasan tentang swakelola tipe III dan sesi tanya jawab, peserta kegiatan dibagi menjadi tiga kelompok untuk mendiskusikan lebih lanjut terkait kerja sama yang dapat dilakukan menggunakan swakelola tipe III dalam pengendalian TBC serta langkah dan dukungan yang diperlukan untuk mewujudkan kerja sama tersebut. Dari hasil diskusi terdapat banyak kesempatan dalam membangun program kerja sama dengan mekanisme swakelola, namun setiap Ormas masih menghadapi tantangan dan permasalahan pada poin-poin persyaratan pelaksana swakelola yang seluruhnya harus dilengkapi untuk dapat melaksanakan swakelola.



Dokumentasi diskusi kelompok dan pemaparan hasil diskusi


Meskipun begitu, paket kegiatan apa saja yang ditawarkan oleh LKPP sangat terbuka dan dapat diakses oleh organisasi masyarakat di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan terutama yang bersifat partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Barang dan jasa yang dapat dilakukan melalui metode swakelola tipe III antara lain: pelatihan, pendampingan, dan pengembangan ekonomi untuk pasien atau mantan pasien TBC, pelacakan kasus, bahkan PMT. Organisasi masyarakat apa saja termasuk organisasi profesi apabila sudah tercatat oleh Kemenkumham, berbentuk yayasan atau perkumpulan juga dapat mengakses swakelola tipe III termasuk universitas swasta.


Dinas Kesehatan sebagai mitra organisasi jejaring TBC telah memberikan ruang untuk terlibat dalam pengelolaan barang dan jasa melalui swakelola tipe III. Koordinasi dan komunikasi yang baik antara Organisasi Masyarakat dengan Dinas Kesehatan menjadi salah satu kunci dalam pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme swakelola tipe III. Dengan kegiatan sosialisasi swakelola tipe III dan IV ini diharapkan dapat terbangun pengetahuan dan pemahaman yang baik antara Ormas dan unit kerja Pemerintah mengenai penggunaan Swakelola Tipe III dan kedepannya dapat terbangun kolaborasi antar pemerintah dan organisasi untuk upaya pengendalian TBC yang menciptakan akselerasi upaya pencapaian eliminasi TBC di Tahun 2030.


Akses notulensi dan materi paparan disini!

Notulensi Sosialisasi Virtual Swakelola
.
Download • 196KB
Pedoman swakelola tipe III
.pdf
Download PDF • 2.13MB

(021) 782 1932

©2018 Forum Stop TB Partnership Indonesia. Proudly created with Wix.com